Jepang krisis pekerja muda: pabrik sepi, rumah sakit minus perawat, lansia telantar. Makanya Gubernur Mie terbang ke Indonesia – utamanya buat ketemu APPI, penyuplai tenaga terampil Indonesia ke Jepang.
Dalam langkah yang dinilai bersejarah, Gubernur Prefektur Mie, Ichimi Katsuyuki, menjadi satu-satunya gubernur Jepang yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 5-8 Mei 2025. Kunjungan ini bukan tanpa alasan—Jepang sedang menghadapi krisis ketenagakerjaan akut karena populasi yang menua, sementara Indonesia memiliki tenaga kerja muda berusia produktif yang sangat melimpah.
“Banyak perusahaan di prefektur kami yang menghadapi kekurangan tenaga kerja, sehingga penting untuk memastikan pasokan pekerja. Kami ingin orang-orang Indonesia datang dan memperoleh berbagai keterampilan,” ungkap Gubernur Mie dalam kunjungannya.
Yang membuat kunjungan ini semakin istimewa, Gubernur Mie hadir bersama rombongan besar terdiri dari perwakilan Asosiasi Fasilitas Kesejahteraan Lansia, empat universitas, Federasi Kamar Dagang, dan 10 perusahaan dari Prefektur Mie. Ini menunjukkan keseriusan prefektur tersebut dalam membuka peluang kerja bagi tenaga Indonesia.
APPI dan Prefektur Mie: Penandatanganan MoU yang Bersejarah
Puncak dari kunjungan Gubernur Mie ke Indonesia adalah pertemuan dengan APPI pada 7 Mei 2025. APPI merupakan federasi lembaga pengirim peserta program teknis khusus dan peserta magang teknis, yang berperan vital dalam memfasilitasi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang.
Yang membuat pertemuan ini sangat istimewa, APPI dan Prefektur Mie menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kerja sama dalam pengiriman dan penerimaan tenaga kerja Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum APPI, Yadi Suryadi, dan Gubernur Prefektur Mie, Ichimi Katsuyuki.
“Jepang membutuhkan 820 ribu tenaga kerja hingga 2025, dan ini peluang besar bagi Indonesia,” kata Yadi Suryadi dalam acara penandatanganan tersebut.
Pertemuan ini sangat strategis bagi ISO Jepang, sebagai lembaga pelatihan bahasa Jepang terkemuka yang bekerja sama dengan APPI untuk mempersiapkan calon pekerja ke Jepang. Kolaborasi dengan APPI menjadi sangat penting bagi masa depan kerja sama Indonesia-Jepang di bidang ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan Siap Memperluas Peluang Kerja
Selain dengan APPI, Gubernur Mie juga menandatangani MoU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Agung Nur Rohmad, dan Gubernur Prefektur Mie, Ichimi Katsuyuki, disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
Melalui MoU ini, kedua pihak sepakat memberikan dukungan dalam proses pengembangan, pengiriman, dan penerimaan peserta pemagangan teknis (PPT) Indonesia di Prefektur Mie. Ruang lingkup kerja sama juga meliputi promosi pengiriman dan penerimaan PPT Indonesia melalui pertukaran internasional, bursa kerja, konferensi, dan metode lainnya.
“Kerja sama ini tidak hanya membuka akses pemagangan ke Jepang, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam mencetak SDM Indonesia yang unggul dan siap bersaing secara global,” ujar Menteri Yassierli.
Menteri Yassierli juga berharap bahwa kerja sama ini tidak hanya mempererat hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang, tetapi juga menjadi model kolaborasi internasional yang fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja secara nyata dan terukur.
ISO Jepang: Pusat Pelatihan untuk Peluang Kerja di Jepang
Dengan penandatanganan MoU antara APPI dan Prefektur Mie, peluang untuk bekerja di Jepang semakin terbuka lebar. Dalam situasi ini, ISO Jepang memposisikan diri sebagai pusat pelatihan bahasa Jepang yang berfokus pada persiapan kerja ke Jepang.
ISO Jepang memiliki kurikulum pembelajaran bahasa Jepang yang komprehensif yang dirancang khusus untuk mempersiapkan calon pekerja menghadapi tantangan bekerja di lingkungan Jepang dan juga dikenal dengan kualitas instruktur bahasa yang sangat baik
Gubernur Mie, Satu-satunya Kepala Prefektur Jepang yang Pilih Indonesia
Jadwal Padat Gubernur Mie: Dari Kementerian Hingga Kampus
Selama tiga hari di Jakarta, jadwal Gubernur Mie sangat padat. Pada hari pertama 6 Mei, Gubernur Mie menghadiri seminar di Poltekes Jakarta III dan melakukan pertemuan dengan Kementerian pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta Delegasi Gubernur Mie juga melakukan kunjungan ke Provinsi Banten, bertemu dengan Gubernur Andra Soni untuk membahas kerja sama penempatan tenaga kerja, terutama dari kalangan usia produktif di Banten.
Agenda paling padat terjadi pada 7 Mei, dengan kunjungan ke Kementerian Ketenagakerjaan, pertemuan dengan APPI, kunjungan ke UI, kantor JETRO Jakarta, dan pertemuan dengan perusahaan lokal. Pada 8 Mei, rombongan bertemu dengan JETRO Jakarta dan melakukan konferensi pers sebelum kembali ke Jepang.
Poltekes Jakarta III dan Universitas Indonesia Yakin Qualified
Kunjungan singkat namun padat Gubernur Mie di Indonesia mencakup beberapa agenda penting. Pada 6 Mei, Gubernur menghadiri seminar di Poltekes Jakarta III yang memperkenalkan peluang kerja di bidang keperawatan (kaigo) untuk lansia dan orang sakit di Jepang. Seminar ini juga menampilkan testimoni positif dari pekerja Indonesia yang sudah berada di Prefektur Mie.
Selain itu, pada 7 Mei, Gubernur Mie juga berkunjung ke Universitas Indonesia, dimana beliau diperkenalkan dengan sistem pembelajaran keperawatan UI. Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, UI menunjukkan fasilitas mereka dan meyakinkan bahwa lulusan mereka qualified untuk bekerja di Jepang.
KP2MI Pastikan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Prefektur Mie
Setelah seminar di Poltekes, Gubernur Mie beserta delegasi melanjutkan kunjungan ke Kementerian pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Pertemuan ini sangat strategis karena KP2MI merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Menteri KP2MI, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., menyambut baik kunjungan ini namun juga menekankan pentingnya mekanisme pelindungan pekerja migran yang jelas.
“Peluang kerja sama ini perlu ditinjau lebih dahulu dengan adanya protokol yang mengatur mekanisme pelindungan pekerja migran Indonesia, termasuk pemantauan dan pendataan komprehensif secara bertahap di Prefektur Mie,” tegas Menteri KP2MI.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mie menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia di Prefektur Mie akan mendapatkan pelindungan yang layak dan terjamin hak-haknya.
